Neraca
Pembayaran dan Tingkat Ketergantungan Pada Modal Asing
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 menggariskan bahwa kebijaksanaan
pembangunan diarahkan untuk selalu bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yakni
pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.
Kebijaksanaan neraca pembayaran sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan
selalu mengacu pada Trilogi Pembangunan tersebut secara serasi. Di samping itu
juga diusahakan tercapainya perubahanfundamental dalam struktur produksi dan
perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia
terhadap guncangan-guncangan, baik di dalam maupun di luar negeri.
Di
bidang perdagangan, melalui deregulasi dan debirokrati-sasi, kebijaksanaan
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri,
menunjang pengembanganekspor non migas, memelihara kestabilan harga dan
penyediaan barang yang dibutuhkan di dalam negeri, serta menunjang iklim usaha
yang makin menarik bagi penanaman modal.
1.2 Rumusan
Masalah
A. Neraca
Pembayaran
·
Apa
yang dimaksud dengan neraca pembayaran ?
·
Apa
pentingnya BOP pada neraca pembayaran !
·
Apa
saja saldo BOP pada neraca pembayaran ?
B. Modal
·
Apa
manfaat modal bagi negara pemberi dan negara penerima ?
·
Apa
perkembangan arus modal masuk ?
·
Jelaskan
arus modal resmi !
C. Utang
Luar Negeri
·
Apa
saja faktor penyebab utang luar negeri ?
·
Jelaskan
perkembangan utang luar negeri di Indonesia !
1.3 Tujuan
Masalah
·
Mengetahui
penjelasan tentang neraca pembayaran.
·
Mengetahui
penjelasan tentang modal.
·
Mengetahui
penjelasan tentang utang luar negeri.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Neraca Pembayaran
Neraca
pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional
yang terjadi penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri
selama jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS. BOP sangat
berguna karena menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi
keuangan internasional dari suatu negara, dan juga BOP merupakan salah satu
indikator fundamental ekonomi dari suatu negara disamping variabel-variabel
ekonomi makro lainnya.
BOP terdiri
atas 3 saldo, yaitu:
- Saldo
neraca transaksi berjalan ( TB )
- Saldo
neraca modal ( CA )
- Saldo
neraca moneter ( MA )
TB
adalah jumlah saldo dari 1.neraca perdagangan yang mencatat ekspor dan impor
barang 2. Neraca jasa yang mencatat ekspor dan impor termasuk pendapatan
royalti bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran
bunga cicilan utang luar negeri dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja
indonesia diluar negeri dan 3. Transaksi-transaksi sepihak
CA
adalah neraca yang mencatat arus modal jangka pendek dan jangka panjang masuk
dan keluar yang terdiri atas modal pemerintah neto dan lalu lintas modal swasta
neto.
MA
adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi
arus devisa yg masuk dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu
yang dicatat oleh bank sentralnya.
2.2 Modal
1. Manfaat Bagi Negara Pemberi dan
Negara Penerima
Seperti
halnya perdagangan Internasional, mobilisasi modal antar negara mempunyai
manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor modal tersebut. Proyek
investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi di suatu negara tidak akan
dikorbankan karena kelangkaan dana, sementara proyek investasi dengan hasil
yang rendah di negara yg memiliki dana dana berlimpah dapat terus dilaksanakan.
Manfaat dari adanya investasi dari DCs di LDCs juga harus dilihat dalam bentuk
pertumbuhan output ( PDB ) kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan
teknologi, pengetahuan manajemen, dll.
2. Perkembangan Arus Modal Masuk
Sebagian
besar modal asing yang masuk ke Indonesia adalah modal resmi, walaupun porsinya
bervariasi antar tahun. Ini karena modal asing resmi lebih dominan dibandingkan
modal swasta sebagai sumber eksternal bagi pembiayaan tabungan-investasi gap
Indonesia. Terutama sejak kerisis ekonomi yang disusul dengan krisis politik
dan sosial, peran modal asing resmi semakin penting terutama dari IMF, Bank
Dunia dan CGI, sedangkan peran dari modal asing berkurang karena indonesia
menjadi tidak menarik lagi atau tidak aman untuk investasi.
Sebenarnya
yang penting bukan angka persetujuan untuk diperhatikan, tetapi angka
realisasinya. Data dari BKPM yang diolah oleh Litbang harian Kompas menunjukan
bahwa nilai realisasi investasi langsung di Indonesia baik PMDN maupun PMA
rata-rata pertahun sangat kecil sebagai suatu persentase dari nilai investasi
yg disetujui.
3. Arus Modal Resmi
Arus
modal resmi dalam bentuk pinjaman maupun bantuan pembangunan dari negara-negara
donor secara individu ( pinjaman bilateral ). Pada saat ktisis Indonesia
membutuhkan bantuan luar negeri karena modal asing swasta menurun drastis. Pada
saat investasi asing mulai masuk lagi ke Indonesia, bantuan luar negeri
terutama dalam bentuk bantuan pembangunan dan pinjaman dari IMF menunjukan tren
yang menurun.
Bagian
terpenting dari arus modal resmi yg diterima oleh pemerintah indonesia setiap
tahun adalah bantuan pembangunan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sangat
murah dan persyaratan-persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk hibah.
Ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber eksternal
berkorelasi negatif terhadap defisit keuangan pemerintah ( APBN ).
2.3 Utang Luar Negeri
Faktor – Faktor Penyebab
Salah
satu komponen terpenting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di
dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LDCs adalah ULN. Tingginya ULN
dari banyak LCDs disebabkan oleh faktor-faktor:
·
Defisit
TB
·
Kebutuhan
dana untuk membiayai tabungan-investasi gap yang negatif
·
Tingkat
inflasi yang tinggi
·
Dan
ketidakefisiensinya struktural di dalam perekonomian mereka.
Jika sebuah
negara telah mecapai suatu tingkat pembangunan tertentu pada fase terakhir dari
proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap pinjaman luar
negeri akan lebih rendah dibandingkan dengan periode pada saat negara itu baru
mulai membangun. Proksi yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan
sebuah negara adalah tingkat PDB dalam nilai riil perkapita, sedangkan
indikator-indikator makro yang umum digunakan untuk mengukur tingkat
ketergantungan sebuah negara terhadap bantuan atau ULN adalah misalnya rasio
ULN-PDB atau rasio ULN terhadap nilai total dari perdagangan luar negeri ekspor
impor atau terhadap nilai ekspor.
Perkembangan ULN Indonesia
Dalam
kasus Indonesia, tren perkembangan ULN-nya cenderung menunjukkan suatu korelasi
positif antara peningkatan jumlah ULN yang sering disebut Growth With
Indebtedness.
ULN Indonesia
terdiri dari sektor publik ( pemerintah dan BUMN ) dan swasta yang digaransi
maupun tidak oleh pemerintah. Sejak krisis ekonomi pinjaman dari IMF menjadi
komponen penting dari ULN pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyelamat
Indonesia hingga tidak sampai mengalami status kebangkrutan secara finansial.
Khusus
untuk ULN pemerintah, salah satu rasionya dalah pembayaran DS terhadap
pengeluaran pemerintah. Selama periode 1993-1994-2000, rasio paling rendah
adalah 60% (1993-1994) dan paling tinggi adalah 140% (2000) . Perhitungan rasio
ini tidak termasuk utang dari IMF. Rasionya akan lebih tinggi jika termasuk
IMF.Rasio pembayaran DS terhadap pengeluaran pemerintah tersebut jauh lebih
besar dibandingkan rasio BP luar negeri terhadap pengeluaran pembangunan, yang
artinya beban pembayaran DS lebih besar daripada keuntungan dari adanya
pinjaman lunak untuk membiayai pinjaman.
Beban
pemerintah dalam pembayaran DS menjadi semakin besar sejak krisis ekonomi atau
tepatnya sejak pemerintah melibatkan IMF dalam usaha pemulihan ekonomi
nasional. Jumlah tersebut merupakan bunga atas pinjaman yg tidak dapat dipakai
oleh pemerintah karena pinjaman dari IMF itu hanya boleh difungsikan sebagai
pendukung.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Neraca
pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi
ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam
jangka waktu tertentu. Atau NPI adalah suatu catatan yang disusun secara
sistematis tentang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan
barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu
negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu
tertentu, biasanya satu tahun.
Tujuan
penyusunan neraca pembayaran ini adalah untuk memberitahukan kepada pemerintah
dan siapa saja yang membutuhkan atau berkepentingan mengenai posisi
internasional dari negara yang bersangkutan secara keseluruhan.
3.2 Daftar Pustaka
Tambunan,
tulus (2003), “Perekonomian Indonesia”, Ghalia Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar